Peran Pemerintah dan ISP dalam Memblokir Judi Ilegal

Pemerintah menetapkan dasar hukum dan memerintahkan pembatasan, sementara penyedia layanan internet (ISP) menerapkan pemblokiran pada jaringan yang mereka kelola. Pembagian tugas ini memungkinkan akses ke situs judi ilegal dibatasi melalui kebijakan negara dan tindakan teknis di jaringan internet.

Pemblokiran menghambat akses melalui jaringan yang menerapkan pembatasan, tetapi operator situs dapat mengganti alamat atau membuat salinan baru. Karena itu, penegakan hukum, pembaruan daftar situs, dan saluran pelaporan publik ikut menentukan jangkauan upaya tersebut.

Siapa yang Berwenang Menetapkan Pemblokiran?

Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan memerintahkan pembatasan akses terhadap konten yang melanggar hukum, sedangkan ISP menjalankan instruksi itu pada jaringannya. Dasar hukum mengatur kewenangan tersebut, sementara pengawasan pemerintah mencakup penanganan laporan dan pemantauan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik.

Di Indonesia, kewenangan pengendalian konten digital berada pada pemerintah pusat melalui kementerian yang menangani komunikasi dan ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalankan fungsi tersebut, termasuk meminta penyelenggara layanan membatasi akses sesuai ketentuan.

Apa Dasar Hukum Pemblokiran Situs Judi?

Pemblokiran situs judi bertumpu pada larangan perjudian dan kewenangan pemerintah untuk mengendalikan konten elektronik yang melanggar hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah melalui UU No. 1 Tahun 2024, memberi pemerintah kewenangan mencegah penyebaran dan memutus akses terhadap informasi elektronik yang dilarang.

Ketentuan pidana perjudian juga berlaku bagi kegiatan yang dilakukan melalui internet. Sejak KUHP nasional mulai berlaku pada 2026, ketentuannya mencakup penyelenggaraan perjudian tanpa izin dan keterlibatan sebagai pemain. Aturan mengenai penyelenggara sistem elektronik, termasuk PP No. 71 Tahun 2019, turut menjadi kerangka bagi kewajiban layanan digital untuk mematuhi ketentuan hukum.

Landasan tersebut memberi pemerintah wewenang untuk meminta pembatasan akses. ISP melaksanakan permintaan berdasarkan prosedur yang berlaku, sedangkan penetapan legalitas dan tindak lanjut penegakan hukum tetap berada pada otoritas yang berwenang.

Apa Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan?

Pemerintah mengawasi proses pemblokiran dengan menerima laporan, menilai indikasi pelanggaran, dan menyampaikan instruksi kepada penyelenggara layanan terkait. Pemeriksaan diperlukan agar tindakan mengacu pada aturan dan identitas konten yang dapat ditindaklanjuti.

Komdigi juga berperan memperbarui informasi mengenai situs atau konten yang perlu dibatasi. Situs judi dapat berpindah ke domain baru, sehingga daftar pemblokiran perlu ditinjau dan diperbarui melalui proses pengawasan.

Pengawasan mencakup penanganan keberatan atas pemblokiran yang keliru. Pelaporan yang menyertakan alamat situs secara tepat dan alasan keberatan membantu petugas memeriksa apakah pembatasan mengenai konten yang benar.

Bagaimana Penyedia Internet Melaksanakan Pemblokiran?

ISP menerapkan instruksi pemblokiran melalui kendali teknis pada jaringan yang dikelolanya. Metode yang dipilih bergantung pada bentuk instruksi, informasi alamat yang tersedia, serta kemampuan perangkat jaringan untuk mengenali tujuan akses.

Pemblokiran dapat diarahkan pada domain, alamat IP, atau alamat web tertentu. Setiap cara memiliki cakupan dan dampak berbeda terhadap akses pengguna.

Teknik Apa yang Digunakan untuk Membatasi Akses?

Penyaringan DNS dapat mencegah perangkat menemukan alamat IP yang terkait dengan domain terlarang. Ketika pengguna meminta akses ke domain tersebut, layanan DNS ISP dapat mengarahkan permintaan ke halaman pemberitahuan atau menolak resolusinya.

Pemblokiran alamat IP membatasi koneksi menuju alamat jaringan tertentu. Jika beberapa layanan berbagi alamat IP yang sama, pembatasan ini berisiko memengaruhi layanan lain yang tidak terkait. Karena itu, ketepatan data sasaran penting dalam penerapan metode ini.

Penyaringan URL dapat menargetkan alamat halaman yang lebih spesifik, sedangkan pemfilteran pada lapisan jaringan dapat membatasi koneksi berdasarkan ciri lalu lintas. HTTPS mengenkripsi isi komunikasi, sehingga penyaringan terhadap jalur halaman tertentu memiliki batas teknis. ISP dan pemerintah perlu menggunakan informasi pemblokiran yang sesuai dengan metode yang diterapkan.

Bagaimana ISP Menangani Permintaan Pemblokiran?

ISP menerima instruksi atau data sasaran dari otoritas berwenang, lalu memeriksa rincian yang diperlukan untuk menerapkannya. Pemeriksaan alamat domain, IP, dan cakupan pemblokiran membantu mengurangi kesalahan konfigurasi.

Setelah sasaran dipastikan, tim jaringan menerapkan aturan pada sistem yang mengelola resolusi DNS atau lalu lintas internet. ISP juga perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan pada layanan yang berada dalam kendalinya dan menindaklanjuti pembaruan daftar dari pemerintah.

Jika pelanggan melaporkan situs yang masih dapat diakses atau layanan yang ikut terblokir, ISP dapat mencatat alamat dan waktu kejadian untuk pemeriksaan teknis. Informasi tersebut membantu membedakan masalah pada konfigurasi jaringan dari perubahan alamat yang dilakukan operator situs.

Mengapa Pemblokiran Tidak Selalu Efektif?

Pemblokiran mengurangi akses melalui jaringan yang menerapkan aturan, sedangkan operator judi ilegal dapat memindahkan layanan ke alamat baru dan pengguna dapat memakai jalur koneksi lain. Perubahan cepat ini membuat daftar sasaran perlu diperbarui secara berkala.

Penerapan teknis juga memiliki batas cakupan. Pemblokiran pada satu ISP tidak otomatis mengatur jaringan di negara lain, dan penggunaan alamat IP bersama dapat menimbulkan gangguan bagi layanan yang sah.

Bagaimana Pengguna Mengakali Pemblokiran?

Operator situs dapat mengganti domain, membuat situs cermin, atau memakai alamat baru setelah alamat lama diblokir. Tautan baru kemudian menyebar melalui media sosial, pesan pribadi, atau kanal promosi lainnya.

Sebagian pengguna mengakses layanan melalui VPN, proxy, atau DNS alternatif yang mengalihkan koneksi dari penyaringan ISP. Jalur tersebut dapat melewati aturan pada jaringan lokal, tetapi tidak menghapus risiko hukum maupun keamanan yang terkait dengan perjudian ilegal.

Pemblokiran karena itu perlu disertai pembaruan informasi dan penindakan terhadap pihak yang mengoperasikan atau mempromosikan layanan. Upaya teknis saja tidak menghentikan kemunculan ulang domain yang dikelola oleh jaringan operator yang sama.

Bagaimana Mencegah Pemblokiran Situs yang Keliru?

Ketepatan sasaran dimulai dari pemeriksaan alamat lengkap dan bukti bahwa situs tersebut memuat atau memfasilitasi perjudian ilegal. Nama domain yang mirip, salah ketik, atau berbagi infrastruktur dengan layanan sah perlu diperiksa sebelum aturan diterapkan.

ISP dapat mencatat cakupan aturan dan menguji dampaknya pada layanan yang terdampak. Jika suatu situs yang sah ikut terblokir, pemilik atau pengguna dapat menyampaikan alamat lengkap, tangkapan layar, waktu kejadian, serta keterangan layanan kepada kanal pengaduan resmi Komdigi atau ISP terkait.

Pemeriksaan ulang perlu dilakukan setelah keberatan diterima. Jika data menunjukkan salah sasaran, otoritas dapat memperbaiki daftar dan ISP dapat menyesuaikan konfigurasi pada jaringan mereka.

Pemblokiran Efektif Memerlukan Kolaborasi dan Pengawasan

Pembatasan akses berjalan lebih terarah ketika pemerintah menetapkan sasaran yang jelas, ISP menerapkan instruksi secara akurat, dan laporan kesalahan ditindaklanjuti. Pembaruan daftar diperlukan karena operator judi ilegal dapat mengganti domain atau memakai alamat baru.

Pemerintah juga perlu menjaga proses keberatan dan pemeriksaan agar situs yang sah tidak terdampak. Masyarakat dapat membantu dengan melaporkan alamat yang diduga terkait perjudian melalui kanal resmi, lalu menyertakan informasi yang cukup untuk diperiksa.